Pengunjung Online : 1.005
Hari ini :7.255
Kemarin :11.335
Minggu kemarin:104.094
Bulan kemarin:391.621

Anda pengunjung ke 48.529.727
Sejak 01 Muharam 1429
( 10 Januari 2008 )
Ads_C1
Khamis, 23 Syawal 1435 (Rabu, 20 Agustus 2014)
 

Pemerintah Provinsi
Kepulauan Riau

Alamat Kantor Gubernur: Jl. Basuki Rahmat Tanjungpinang Kepulauan Riau

Telepon: 0771-318562, Fax: 0771-318588



 
  Gubernur  Wakil Gubernur
   
 H. Ismeth Abdullah.  H. Muhammad Sani.

Dinas-Dinas Kepulauan Riau

Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov)

Edy Wijaya

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)

Drs. Suhajar Diantoro, M. Si

Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda)

Drs. Yusrizal

Badan Keuangan dan Kekayaan Daerah (BKKD)

Agus Ferijanto, MM. Ak

Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpollinmas)

M. Nur, SH, M. Si

Dinas Koperasi dan UKM

Drs. Ridwan Hamta

Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD)

Drs. Naharuddin, M.T.P.

Badan Promosi dan Investasi

Syed Muhammad Taufik, BC, Kn

Badan Diklat

Drs. H. Yuzamri Yakub. M.Pd

Dinas Pendidikan

Drs. Arifin Nasir, M.Si

Dinas Pemuda dan Olahraga

Drs. Edy Sofyan, M Si

Dinas Kesehatan

dr. Munzir Purba, MQIH

Dinas Pekerjaan Umum

Ir. Ismanullah

Dinas Pertambangan dan Energi

Drs. H. A. Hamid Rizal, M.Si

Dinas Perhubungan Postel

H. Azibar, SH

Dinas Kependudukan Capil

Drs. Fauzi Helmi

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

H. Azman Taufik

Dinas Kelautan dan Perikanan

Ir. Amir Faizal

Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Drs. Jon Arizal

Dinas Sosial

Drs. Benny Kusmayadi

A. Sejarah: Selayang Pandang

Geliat pembangunan di seluruh pelosok negeri Indonesia pascareformasi semakin terlihat wujudnya. Pemekaran wilayah dan otonomi daerah membuat program desentralisasi menemukan perannya dalam pembangunan yang bermuara pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah dapat dengan lebih lincah mengakomodasi kebutuhan warganya, sesuai potensi sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki. Begitu pula daerah Provinsi Kepulauan Riau (KepRi).

Pembentukan KepRi sebagai provinsi ke-32 di Republik Indonesia (RI) ditetapkan oleh DPR RI berdasarkan Undang-undang No. 25 Tahun 2002, tepatnya pada tanggal 24 September 2002. Semula kawasan provinsi ini merupakan bagian dari Provinsi Riau (yang berdiri pada tahun 1957). Secara administratif, provinsi yang diresmikan pada 1 Juli 2004 ini terbagi ke dalam dua kota dan lima kabupaten. Di antaranya Kota Tanjungpinang, Kota Batam, Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Lingga, Kabupaten Natuna, dan Kabupaten Kepulauan Anambas.

1. Masa Prasejarah dan Kerajaan Melayu

Menelusuri masa prasejarah Provinsi KepRi, sebagaimana juga Provinsi Riau, merupakan sebuah tantangan tersendiri. Karena, selain kelangkaan sumber-sumber yang ada, data lain berupa fosil-fosil manusia purba juga sedikit ditemukan di kawasan ini. Para ahli purbakala memperkirakan penduduk awal KepRi tergolong ras Weddoid dan Austroloid yang berasal dari daerah Hoabinh di Indochina. Mereka tergolong ras pengembara, pemburu binatang, dan peramu hasil-hasil hutan, yang menganut kebudayaan Batu Tua (Mesolithicum) sekitar tahun 5000 hingga 3000 SM.

Ras berikutnya adalah yang sudah agak maju, yang mendukung kebudayaan Batu Besar (Megalitikum) dan kebudayaan Batu Baru (Neolitikum) sekitar tahun 3000 hingga 1500 SM. Mereka ini, oleh para ahli purbakala dan antropologi, disebut sebagai asal mula ras rumpun bangsa Melayu KepRi yang dikenal sebagai Proto Melayu. Kaum Proto Melayu ini sudah mulai hidup dalam kelompok besar di tepi-tepi muara sungai dan laut yang sudah pandai menangkap ikan. Sebagian dari mereka juga sudah mendiami daratan dengan membuka sawah dan memelihara binatang. Kehadiran ras Proto Melayu ini mendesak penduduk ras Weddoid dan Austroloid menyingkir ke hutan-hutan, yang kemudian ras ini dikenal sebagai suku Talang Mamak. Setelah itu, sekitar tahun 300 SM datang pula gelombang ras Deutro Melayu, yaitu ras yang lebih maju dan mendapat pengaruh Hindu. Kehadiran mereka mendesak ras Proto Melayu ke pinggiran laut dan pulau-pulau di KepRi yang kini dikenal sebagai Suku Laut.

Menapaki masa kerajaan awal di Provinsi KepRi juga setali tiga uang dengan menelusuri masa prasejarahnya. Sumber-sumber sejarah yang tersedia tidak menyebutkan secara pasti kapan orang-orang Melayu mulai mendirikan kerajaan di KepRi. Namun, dalam buku Warisan Riau: Tanah Melayu Indonesia yang Legendaris (2001), disebutkan bahwa pada abad ke-6, di hulu Sungai Carang di Pulau Bintan sudah dikenal sebagai pusat Kerajaan Melayu, yang secara historis menyatu dengan perkembangan kawasan Selat Melaka (Malaka).


Nusantara pada Era Prasejarah
Sumber: easternearth.wordpress.com

 Dari catatan sejarah diketahui bahwa pada penghujung abad ke-13, Raja Kerajaan Sriwijaya, Sang Sapurba, dari Palembang yang didampingi oleh Mangkubumi Demang Lebar Daun berkunjung ke Pulau Bintan. Terjadilah hubungan kekerabatan melalui perkawinan putra Raja Sang Sapurba, Sang Nila Utama, dengan putri Ratu Bintan bernama Wan Sri Beni. Keturunan pasangan inilah, menurut Raja Ali Haji dalam buku Kitab Pengetahuan Bahasa (1858), yang menjadi cikal-bakal raja-raja Melayu. Setelah itu, Sang Nila Utama bersama istrinya merantau ke pelbagai daerah di Pulau Bintan, menyeberang ke Temasik (Singapura), dan menyeberang lagi ke Semenanjung Malaka. Di akhir perantauannya ini, ia mendirikan Kerajaan Melayu Malaka yang pernah berjaya menjadi pusat perniagaan di Asia Tenggara pada abad ke-14 dan 15. Dengan raihan ini Sang Nila Utama diberi gelar Sri Tribuana. Kerajaan ini berada di bawah kekuasaan Kerajaan Sriwijaya yang berpusat di Bukit Siguntang, Palembang.

Namun, dalam versi lain, terutama menurut Tome Pires, pelancong asal Portugis, dalam catatan perjalanannya Summa Oriental (1513—1515), menyebutkan bahwa yang mendirikan Kerajaan Melayu Malaka pada tahun 1402 adalah Parameswara (1344—1424), seorang pangeran Kerajaan Sriwijaya yang melarikan diri dari perebutan Palembang oleh Kerajaan Majapahit. Pada 1414, dia menganut agama Islam dan menjadi Sultan Malaka. Setelah Parameswara wafat pada tahun 1424, berturut-turut kesultanan ini dipimpin oleh Sultan Muhammad Syah (1424—1444), Sultan Muzaffar Syah (1444—1459), Sultan Mansur Syah (1459—1477), Sultan Alauddin Riayat Syah (1477—1488), Sultan Mahmud Syah (1488—1528).

Pada 10 Agustus 1511, Kesultanan Malaka diserang pasukan Portugis di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque dan berhasil direbut pada 24 Agustus 1511. Sultan Mahmud Syah melarikan diri ke Pulau Bintan dan mendirikan kesultanan baru di sana. Pada tahun 1526 Portugis menyerang Bintan, dan Sultan kemudian melarikan diri ke Kampar, tempat dia wafat dua tahun kemudian. Begitulah, setelah Kerajaan Melayu Malaka runtuh, pusat kerajaan penerusnya berpindah-pindah tempat. Berturut-turut mulai dari Hulu Riau di Pulau Bintan, kemudian ke Johor Malaysia, Pekantua Kampar, kembali lagi ke Johor, lalu berakhir di Kota Piring Pulau Bintan. Demikianlah, sejak abad ke-13 sampai awal abad ke-19, secara umum Tanah Semenanjung, Singapura, Kepulauan Riau, sebagian Sumatera Timur, kawasan Provinsi Riau, dan sebagian Sumatera Utara, sesungguhnya merupakan satu kesatuan politik dan budaya.

2. Masa Penjajahan

Pada perkembangan selanjutnya, kesatuan politik itu mulai runtuh manakala dua kekuasaan kolonial, Belanda dan Inggris, pada tanggal 17 Maret 1824 menandatangani Traktat London (Treaty of London) yang membelah kawasan itu menjadi dua wilayah politik. Singapura dan negeri-negeri semenanjung berada di bawah kekuasaan politik Inggris, sedangkan Riau, Sumatera Timur dan Sumatera Utara berada di bawah kekuasaan Hindia-Belanda. Kerajaan Riau—Lingga—Johor—Pahang sebagai pewaris Kerajaan Malaka dibelah-bagi menjadi Kerajaan Riau-Lingga (di bawah kekuasaan Hindia Belanda) dan Johor-Pahang (di bawah kekuasaan Inggris). Pembagian kekuasaan melalui Traktat London itu, dalam historiografi Melayu di Kepulauan Riau tercatat dengan nada pedih, dan sebagaimana dinyatakan oleh Raja Ali Haji dalam buku Tuhfat al-Nafis (1885), merupakan bentuk cerai-paksa sebuah keluarga Melayu.


Sumber: rovicky.wordpress.com

Kerajaan Riau-Lingga setelah penandatanganan Traktat London tersebut membangun pusatnya di Daik-Lingga, dengan pemerintahan pertama berada di tangan Sri Sultan ‘Alauddin Ri‘ayat Shah bin Daeng Rilaga dengan gelar Yang Dipertuan Muda. Gelar itu dianugerahkan oleh Sultan Riau kepada raja muda Kesultanan Riau-Lingga yang masih keturunan Raja Kerajaan Luwu, Sulawesi Selatan. Bahkan, ketika Sultan Abdul Rahman Muazzamsyah berkuasa, pusat kerajaan Riau-Lingga masih sepenuhnya berada di Pulau Penyengat, sampai akhirnya kerajaan ini dibubarkan oleh Belanda secara de jure pada tahun 1911 dan secara de facto pada tahun 1913.

Pemecahan politik Melayu oleh dua kekuasaan kolonial itu memang menyisakan perkembangan yang berbeda dalam geliat ekonomi kawasan Selat Malaka pada abad ke-19. Inggris memprioritaskan pembangunan di Singapura dan menjadikan pulau ini sebagai pusat perniagaan yang unggul, selain Pulau Penang. Sementara Belanda yang menguasai wilayah lebih luas nampaknya hanya menekankan aspek pemeliharaan keamanan Selat Malaka sebagai jalur perdagangan.

Diplomasi dan perang sebagai pilihan penyelesaian konflik-konflik yang melibatkan Belanda dan raja-raja di Riau-Lingga pasca-penandatanganan Traktat London, hampir seluruhnya berkenaan dengan keamanan Selat Malaka dan Laut Cina Selatan, yang berada di bawah kekuasaan Kolonial Belanda. Di samping itu, Belanda lebih fokus membangun Pulau Jawa, sementara pembangunan kawasan di titik-titik potensial di Riau-Lingga terabaikan, sehingga membuat Singapura menjadi satu-satunya pusat perdagangan di kawasan ini.

Padahal, kalau dilihat dari sejarahnya, perdagangan masyarakat rumpun Melayu di jalur Selat Malaka setidaknya terbentuk sejak zaman Kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7. Waktu itu, Kerajaan Sriwijaya yang berpusat di Palembang menguasai jalur perdagangan di Selat Malaka. Wilayah kekuasaan Sriwijaya pun membentang luas dari Semenanjung Sumatera dan Semenanjung Malaka. Namun, dalam perkembangannya, pusat-pusat kota yang menjadi pusat perdagangan silih berganti. Setelah Kerajaan Sriwijaya di Palembang melemah, Kerajaan Malaka menjadi pusat perdagangan yang ramai.

Dalam buku kisah perjalanan Summa Oriental, Tome Pires, menyebutkan bahwa berbagai bangsa yang berdagang di Malaka datang dari berbagai penjuru dunia, antara lain Kairo (Mesir), Turki, Gujarat, Pahang, Kamboja, China, Madura, Jawa, Sunda, Palembang, Jambi, Indragiri (Riau), dan Minangkabau. Meskipun berbagai bangsa meramaikan perdagangan di Malaka, identitas orang Melayu dalam perdagangan tetap dominan. Kebudayaan Melayu tetap menonjol dan menjadi peradaban dalam sejarah perdagangan di Selat Malaka saat itu. Bahkan, sejarawan Anthony Reid, dalam buku Asia Tenggara dalam Kurun Niaga 1450—1680, mengutarakan, kelas pedagang kosmopolitan dari kota-kota niaga besar di Asia Tenggara dikenal sebagai orang Melayu. Alasannya, menurut Reid, orang-orang kelas pedagang di kota-kota niaga itu menggunakan bahasa Melayu dan memeluk agama Islam. Bahasa Melayu pun menjadi bahasa niaga utama hampir di seluruh Asia Tenggara.

Akan tetapi, dalam perkembangan sejarah, kerajaan-kerajaan Melayu—termasuk para pedagang Melayu—menjadi kurang berperan. Setelah orang-orang Eropa, seperti Portugis, Inggris, dan Belanda menguasai kawasan Asia Tenggara, peran orang Melayu dalam perdagangan semakin melemah dan terpecah. Apalagi sejak adanya Traktat London tahun 1824 itu, yang menurut Peneliti Yayasan Pendidikan Maritim Indonesia, Heri Muliono, menjadi tonggak yang menandai awal Singapura menjadi pelabuhan dan pusat perdagangan yang maju. Kejayaan Malaka, yang kemudian diteruskan Kerajaan Riau-Johor dan Riau-Lingga, digantikan oleh Singapura. Inggris yang memiliki kekuatan maritim melakukan penetrasi perdagangan dan membuka jalur-jalur pelayaran dengan kota-kota lain seperti Hongkong.

Namun, pemecahan, tekanan politik, dan kemerosotan ekonomi di kawasan Riau-Lingga ternyata tidak mengakibatkan perasaan ‘bersaudara‘ sesama Puak Melayu ikut terkikis. Perasaan bersaudara itu dengan jelas terus bergema di hampir seluruh kehidupan sosial-budaya. Perasaan menyatu sebagai saudara itu demikian kentalnya, sehingga bagi orang Kepulauan Riau, kawasan Semenanjung Malaka dan Singapura adalah juga ‘kampung halaman‘ yang memberi kemungkinan bagi mereka untuk pulang.

Tercatat misalnya, di bawah tekanan Belanda, Sultan Abdul Rahman Muazzamsyah meninggalkan Penyengat pada tahun 1913, ‘pulang‘ ke Singapura sampai baginda wafat di negeri yang dulunya menjadi bagian kerajaan Johor itu, dan dikebumikan di pemakaman Masjid Negara Johor di Telok Belanga. Pengarang Aisyah Sulaiman di Pulau Penyengat, setelah suaminya yang bernama Khalid Hitam meninggal di Jepang, juga ‘pulang‘ ke Johor dan wafat di sana. Demikian pula Raja Ali Kelana dan Raja Haji Muhammad Junus yang meniru ‘kepulangan‘ pendahulunya yakni Sultan Mahmud dari Kampar pada abad ke-16, dalam desakan penjajah, ‘pulang‘ ke Bintan, lalu kembali lagi ke Kampar dan wafat di sana.

3. Masa Reformasi

Warga Provinsi Kepulauan Riau (KepRi) pada umumnya sepakat menjadikan Hari Jadi Provinsi KepRi pada tanggal 24 September. Pertimbangan utama memilih tanggal tersebut adalah karena pada tanggal 24 September 2002, DPR RI mengesahkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi KepRi. Momen ini dianggap merupakan puncak dari perjuangan panjang dan melelahkan masyarakat wilayah ini untuk membentuk provinsi tersendiri, terpisah dari Provinsi Riau. Ketika itu masyarakat asal KepRi yang berasal dari berbagai daerah tumpah-ruah di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta merayakan hasil keputusan tersebut.

Dalam perjalanannya, meski sudah disahkan DPR RI, UU Pembentukan Provinsi KepRi tidak langsung disetujui Pemerintah RI. Megawati Soekarnoputri yang menjadi Presiden ketika itu baru menandatangani UU Pembentukan Provinsi KepRi sebulan kemudian, tepatnya tanggal 25 Oktober 2002. Karena itu, sempat juga muncul usulan agar tanggal 25 Oktober yang dijadikan sebagai Hari Jadi Provinsi KepRi.

Pendirian Provinsi KepRi belum berjalan mulus sekalipun UU pembentukannya sudah disahkan dan disetujui DPR RI dan Pemerintah RI. Selama hampir dua tahun, UU itu tak kunjung diimplementasikan oleh pemerintah dengan membentuk pemerintahan Provinsi KepRi.  Hampir selama kurun waktu itu, masyarakat Provinsi KepRi melakukan berbagai upaya, termasuk aksi demonstrasi menuntut pemerintah agar segera meresmikan Provinsi KepRi dengan melantik Pejabat Gubernur KepRi untuk menjalankan roda pemerintahan yang baru.

Akhirnya, pada tanggal 1 Juli 2004, Provinsi KepRi diresmikan sebagai provinsi ke-32 oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Hari Sabarno, atas nama Presiden Megawati Soekarnoputri. Bersamaan dengan peresmian tersebut, Mendagri juga melantik Pejabat Sementara (Pjs) Gubernur KepRi Ismeth Abdullah yang bertugas hingga terpilihnya gubernur definitif. Peresmian yang berlangsung di halaman Gedung Daerah Tanjungpinang itu dihadiri oleh ribuan warga se-KepRi. Sekitar delapan bulan kemudian, Ismeth Abdullah meletakkan jabatan sebagai gubernur karena ikut maju dalam Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi KepRi. Ismeth yang ketika itu merangkap jabatan sebagai Ketua Otorita Batam (OB) digantikan Dirjen Pemerintahan Desa Departemen Dalam Negeri, Dardjo Sumardjono.

Ismeth Abdullah yang berpasangan dengan mantan Bupati Kabupaten Karimun Muhammad Sani akhirnya memenangkan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur KepRi yang digelar pada 30 Juni 2005. Keduanya kemudian dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur KepRi definitif pertama tanggal 19 Agustus 2005 oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Ma‘ruf di Gedung Daerah Tanjungpinang.

Momen-momen Bersejarah dalam Pembentukan Provinsi KepRi:

24 September 2002 : DPR RI mengesahkan UU Pembentukan Provinsi KepRi.

25 Oktober 2002      : UU Pembentukan Provinsi KepRi diteken Presiden RI.

1 Juli 2004             : Pemerintah meresmikan pendirian Provinsi KepRi dan melantik Pejabat Sementara (Pjs) Gubernur KepRi Ismeth Abdullah.

30 Juli 2005              : Pilkada Provinsi KepRi.

19 Agustus 2005   : Pelantikan Gubernur (Ismeth Abdullah) dan Wakil Gubernur (Muhammad Sani) definitif pertama.

Diolah dari berbagai sumber: www.kepriprov.go.id, www.melayuonline.com, www.rajaalihaji.com.


Dibaca 30024 kali

Custom Search